Sekretaris DPRD Batola, M Haris Isroyani, turut menghadiri acara Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Batola pada Kamis (31/10/2024) sore di Galaxy Hotel Banjarmasin.
Kehadirannya berfokus pada tugas pengawasan dalam memastikan keterbukaan dan transparansi pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.
Dalam wawancaranya, Haris menyebutkan bahwa peran DPRD dalam kegiatan ini terkait dengan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemda.
Ia menyatakan bahwa pengawasan DPRD Batola baru-baru ini juga mencakup peninjauan terhadap BUMD PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, yang difokuskan pada operasional pelabuhan setempat.
“Tugas DPRD termasuk pengawasan, dalam rangka transparansi pemerintahan daerah,” ujar Haris.
Menurutnya, meskipun keterlibatan DPRD dalam penyelenggaraan langsung kegiatan ini tidak ada, kehadiran mereka penting untuk memantau hasil paparan kinerja pemerintah daerah dan memastikan adanya perbaikan yang dibutuhkan.
“Harapannya, ada koreksi-koreksi yang disampaikan oleh Dirjen Kemendagri tadi agar pemerintahan semakin baik,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Batola, Zulkipli Yadi Noor, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan persiapan menjelang evaluasi kinerja Penjabat (PJ) Bupati Batola, yang akan memasuki masa evaluasi periode pertama.
“Hari ini kami mendapat masukan dari narasumber Kemendagri tentang hal-hal yang perlu disempurnakan, sehingga pada saat paparan nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun jabatan PJ bersifat sementara, evaluasi ini memberikan kesempatan bagi PJ bupati untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Sehingga tugas-tugas pemerintahan tetap berjalan optimal walau dipimpin oleh seorang penjabat,” katanya.
Acara asistensi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan DPRD Batola dalam menyelaraskan langkah menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan tuntutan dan evaluasi dari pemerintah pusat. (AOL)